Home news Pentingnya Persyaratan, Prosedur dalam Jasa Pembuatan PT

Pentingnya Persyaratan, Prosedur dalam Jasa Pembuatan PT

13
0

Pertumbuhan ekonomi selalu jadi kabar baik bagi terbukanya lapangan kerja. Penyerapan tenaga kerja pada berbagai sektor service barang dan jasa ini bukan cuma menyebabkan pertumbuhan suatu bisnis/usaha.

Lebih dari itu, menyerap tenaga kerja paling baik pastinya bakal ikut membantu iklim investasi yang mampu berdampak positif bagi makroekonomi suatu negara.

Demi mendongkrak investasi yang lebih positif tiap tiap tahunnya, pemerintah sebagai regulator telah mempersiapkan prasarana perangkat ketentuan dalam keperluan pendirian suatu perusahaan atau Perseroan Terbatas (PT).

Dari sinilah para pemilik bisnis bakal difasilitasi oleh berbagai sarana jasa pembuatan PT, supaya mereka lebih mudah untuk berkontribusi pada penyerapan tenaga kerja.

Bermunculannya penawaran jasa pembuatan PT tentu jadi perhatian tersendiri bagi para pemilik usaha.

Selain reputasi, portofolio, dan testimoni dari pengguna layanan, kecakapan sebuah jasa pembuatan PT juga mampu dilihat dari cara mereka beradaptasi dengan tren iklim kekinian, layaknya bisnis online.

Sebagai bagian pendukung dari beberapa syarat pemilihan jasa pembuatan PT, kebolehan beradaptasi dengan tren jadi tidak relevan seandainya Anda tidak mendapatkan ketentuan-ketentuan berarti yang kudu dipenuhi untuk mendirikan PT.

Oleh gara-gara itu, mengacu pada dasar hukumnya, pendirian PT selalu kudu dilihat menurut persyaratan, prosedur, serta skema pembiayaannya.

 

Syarat dan Cara Pembuatan PT

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, Perseroan Terbatas (PT) merupakan badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melaksanakan kesibukan bisnis dengan modal dasar yang semuanya terbagi dalam saham dan memenuhi beberapa syarat yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta ketentuan pelaksanaannya.

Dengan dilandasi tiga dasar hukum lain, yakni PP 27/1998 (tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Perseroan Terbatas), PP 57/2010 (Merger dan Akuisisi yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat), dan PP 47/2012 (Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas—CSR), beberapa syarat menyebabkan PT yang kudu Anda persiapkan pada lain:

 

1. Bidang Usaha PT

Pemerintah telah menyebabkan penyesuaian pada kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang diatur lewat Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik.

Terbaru adalah Peraturan Kepala BPS No.19 Tahun 2017 (Perka 19/2017), yang menukar Peraturan Kepala BPS No. 95 Tahun 2015 perihal KBLI (Perka 95/2015). Melalui Perka ini Anda diharapkan lebih mudah pilih jenis bidang bisnis (dengan pilih kode di KBLI) untuk diajukan dalam perizinan administratif.

Misalnya kalau Anda menggerakkan bisnis perdagangan barang dan jasa, maka Anda perlu perlu Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).

Sementara seandainya Anda menghendaki mendirikan perusahaan konsultasi kehumasan, maka kode bidang bisnis yang kudu dipilih di KBLI dan bakal tercantum di SIUP adalah kode 7020 (konsultasi manajemen). Dalam SIUP umumnya Anda mampu mencantumkan maksimal 3 bidang bisnis berbeda.

 

2. Nama PT dan Stempel PT

Syarat ini umumnya dimaksudkan untuk menahan perusahaan Anda punyai kesamaan nama dengan perusahaan lain, dari jenis bidang bisnis yang serupa atau pun bidang bisnis yang serupa sekali berbeda.

Nama PT punyai syarat sekurang-kurangnya 3 kata. Lengkapi juga dengan mempersiapkan stempel bertuliskan nama PT tersebut.

 

3. foto copy KTP dan NPWP Pemegang Saham

Struktur keuangan berdasarkan kepemilikan saham sebuah PT, setidaknya terdiri dari 2 orang.

Jumlah sekurang-kurangnya ini mampu saja melibatkan suami dan istri, asalkan keduanya telah lebih dahulu menyepakati perjanjian pemisahan harta.

Jika tidak tersedia perjanjian tersebut, kepemilikan saham keduanya selalu dianggap mewakili 1 orang.

 

4. foto copy KTP dan NPWP Pengurus

Karena tidak seluruh pemegang saham terlibat segera dalam operasional perusahaan, identitas pengurus dalam struktur organisasi jadi syarat perlu yang kudu disiapkan.

Sebagai penggerak roda perusahaan, fotokopi identitas dan riwayat kepatuhan pajak dari 1 orang direktur dan 1 orang komisaris merupakan syarat sekurang-kurangnya yang kudu Anda lengkapi.

 

5. foto copy Kartu Keluarga Direktur

Peran sebagai penggerak operasional juga kudu dipertegas dengan status kepemimpinan dan tanggung jawab dari seorang direktur.

Meskipun pada praktiknya pemegang saham mampu saja jadi penanggungjawab, tetapi identitas yang disyaratkan adalah fotokopi kartu keluarga direktur saja.

 

6. Dua Lembar Pas Foto Direktur Ukuran 3×4

Ini merupakan syarat tehnis administratif yang juga kudu dilengkapi perihal status kepemimpinan dan pertanggungjawaban hukum.

 

7. Bukti Kepemilikan atau Perjanjian Sewa Domisili Usaha

Setiap daerah punyai beberapa syarat zonasi bisnis yang relatif berbeda. Beberapa daerah masih mengizinkan pemanfaatan tempat tinggal sebagai daerah usaha, pas daerah-daerah lain telah melarangnya dengan tegas.

Misalnya perangkat ketentuan di lokasi Jakarta yang dituangkan dalam Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2014 perihal Rencana Detail Tata area dan Peraturan Zonasi (Perda DKI 1/2014).

Secara singkat, zonasi bisnis di lokasi Jakarta telah terbagi dalam zona-zona layaknya zona pemukiman, zona campuran, dan sebagainya.

Adanya IMB (Izin Mendirikan Bangunan) yang membuktikan peruntukan bangunan yang dibangun sebagai daerah bisnis bukan jaminan.

Anda mampu memastikan zonasi bisnis dengan datang ke kelurahan setempat supaya menahan berbagai halangan di jaman mendatang. Pengajuan permohonan Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP) bakal diproses selama ± 7 hari kerja.

 

8. Foto Gedung dan Ruangan Kantor

Apabila bukti kepemilikan atau perjanjian sewa domisili bisnis tidak bermasalah, Anda mampu menyertakan foto gedung dan ruangan kantor sebagai dokumen pelengkap.

 

9. Surat Keterangan Domisili Gedung/Ruko

Dokumen pelengkap layaknya foto gedung dan ruangan kantor kudu dilengkapi juga dengan surat keterangan domisili gedung.

Apabila Anda mendiami bangunan berwujud ruko, surat keterangan domisilinya kudu memuat format penjelasan dari RT/RW setempat.

 

10. foto copy Sertifikat BPJS Ketenagakerjaan

BPJS merupakan program pemerintah yang mempunyai tujuan mengimbuhkan dukungan dan kesejahteraan sosial terlebih bagi buruh atau pekerja.

Aturan perihal BPJS merupakan amanat dari Undang Undang No. 24 Tahun 2011 perihal Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 17, Undang-Undang selanjutnya mengatakan bahwa tiap tiap pemberi kerja (badan bisnis atau perorangan) kudu mendaftarkan dirinya dan pekerjanya secara bertahap kepada BPJS, cocok dengan program jaminan sosial yang diikutinya.

Kelalaian mendaftarkan diri mampu menghasilkan sanksi administrasi berwujud teguran sampai denda oleh BPJS, supaya Anda dan pekerja tidak bakal mendapat service publik tertentu.

Pada PP No.45 Tahun 2015 (tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun), disebutkan juga bahwa pemberi kerja tidak cuman penyelenggara kudu mendaftarkan seluruh pekerjanya kepada BPJS Ketenagakerjaan.

Khusus untuk lokasi DKI Jakarta, pas ini telah diberlakukan ketetapan baru (Surat Edaran BPTSP DKI Jakarta Nomor 24/SE/2016) perihal beberapa syarat kepesertaan badan bisnis pada BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan perihal pendirian PT.

Ketentuan selanjutnya bakal diberlakukan bagi permohonan Izin Usaha Perdagangan Besar (SIUP Besar) dan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK). Proses pengajuan permohonan BPJS mampu selesai dalam pas ± 7 hari kerja.

Setelah mempersiapkan 10 syarat pembuatan PT di atas, Anda mampu merasa menggerakkan prosedur cara mendirikan PT dengan langkah-langkah selanjutnya ini:

 

1. Membuat Akta Perusahaan

Sebagai perusahaan berbadan hukum, akta pendirian berbahasa Indonesia merupakan syarat perlu yang kudu dibikin di hadapan notaris. Beberapa penjelasan yang kudu tercantum dalam akta, yakni.

 

Nama PT

Anda kudu mengimbuhkan 3 pilihan nama yang terdiri dari 3 kata dalam bhs Indonesia.

Tempat dan Kedudukan

Tempat dan kedudukan secara simple disebut juga lokasi kantor pusat. Lokasinya kudu tersedia di kota atau kabupaten. Untuk lokasi DKI Jakarta, daerah dan kedudukan badan bisnis kudu berada di luar lingkungan perumahan. Kantor yang berlokasi di Ruko/Rukan kudu dibuktikan dengan kepemilikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan bukti sewa atau bukti kepemilikan daerah bisnis tersebut.

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Bagian ini memuat penjelasan jenis bidang bisnis yang Anda jalankan, seandainya bidang bisnis perdagangan, bidang bisnis jasa konstruksi, bidang bisnis percetakan, bidang bisnis industri, bidang bisnis jasa periklanan, dan sebagainya.

Struktur Permodalan

Pencantuman struktur permodalan di akta diperlukan untuk mengetahui visi pendanaan perusahaan. Sesuai persyaratannya, modal dasar sekurang-kurangnya yang kudu dimiliki adalah kurang lebih Rp50 juta. Sementara modal setor minimalnya adalah 25 % dari modal dasar, yang jadi tanggung jawab dari 2 orang pemegang saham.

Susunan Pemegang Saham

Dalam lapisan pemegang saham, struktur organisasi perusahaan Anda setidaknya punyai 1 orang direksi dan 1 orang komisaris. Apabila kuantitas pemegang sahamnya lebih dari 1, maka peran pemegang saham di dalam struktur kudu ditingkatkan jadi direktur utama atau komisaris utama.

2. Mendapatkan Surat Keterangan Domisili Usaha

Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU) mampu Anda dapatkan dari kantor kelurahan atau instansi setempat yang berada dalam lokasi domisili perusahaan Anda.

Melalui surat ini, pihak kelurahan bakal mengeluarkan surat keterangan yang mengatakan legalitas bangunan gedung atau kantor Anda.

Untuk mendapatkan SKDU, Anda kudu mempersiapkan salinan salinan akta perusahaan dan bukti kepemilikan gedung atau kantor.

Apabila bangunan kantor merupakan bangunan sewaan, instansi perihal bakal berharap salinan perjanjian sewanya. Sementara, kalau bangunan adalah milik Anda sendiri, Anda kudu mempersiapkan salinan sertifikat tanah dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Instansi-instansi di lokasi khusus kadangkala juga bakal berharap salinan bukti pembayaran PBB.

Agar tidak menahan proses pengurusan surat keterangan, sebaiknya Anda mempersiapkan juga bukti bayar tersebut. Pengajuan permohonan SKDU bakal diproses selama ± 7 hari kerja.

 

3. Mengurus NPWP Perusahaan

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan bakal jadi jaminan tersendiri dalam cara pendirian PT.

Dengan mengajukan NPWP Perusahaan, pihak pemberi izin bakal lebih mudah memperkirakan pertumbuhan dan daya tahan bisnis Anda lewat semacam feasibility studies.

Pengurusan NPWP Perusahaan kudu disertai salinan akta perusahaan dan Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU). Beberapa Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di lokasi khusus juga bakal berharap salinan SK Menteri perihal Pengesahan Akta Pendirian Perusahaan.

Proses pembuatan NPWP umumnya tidak lebih dari 1 jam. Berkas yang masuk di KPP pada pagi hari, mampu segera selesai sebelum makan siang. Jika tersedia halangan lain yang menahan proses penyelesaian dalam sehari, Anda punyai pas pengajuan permohonan selama ± 14 hari kerja.

 

4. Mengurus Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan bakal jadi jaminan tersendiri dalam cara pendirian PT. Dengan mengajukan NPWP Perusahaan, pihak pemberi izin bakal lebih mudah memperkirakan pertumbuhan dan daya tahan bisnis Anda lewat semacam feasibility studies.

Pengurusan NPWP Perusahaan kudu disertai salinan akta perusahaan dan Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU). Beberapa Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di lokasi khusus juga bakal berharap salinan SK Menteri perihal Pengesahan Akta Pendirian Perusahaan.

Proses pembuatan NPWP umumnya tidak lebih dari 1 jam. Berkas yang masuk di KPP pada pagi hari, mampu segera selesai sebelum makan siang. Jika tersedia halangan lain yang menahan proses penyelesaian dalam sehari, Anda punyai pas pengajuan permohonan selama ± 14 hari kerja.

 

4. Mengurus Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

Struktur permodalan yang tercantum dalam pembuatan akta perusahaan umumnya bakal memunculkan klasifikasi pada jenis perusahaan.

Sesuai syarat pendirian PT, modal dasar sekurang-kurangnya yang kudu dimiliki adalah kurang lebih Rp50 juta. Sementara modal setor minimalnya sejumlah 25 % dari modal dasar, yang merupakan tanggung jawab dari 2 orang pemegang saham.

Menurut kuantitas modal setornya, PT mampu diklasifikan jadi 3 jenis, yakni: (1) PT Klasifikasi Kecil dengan modal setor pada Rp50-500 juta; (2) PT Klasifikasi Menengah dengan modal setor pada Rp500 juta-10 miliar; dan (3) PT Klasifikasi Besar dengan modal Setor di atas Rp10 miliar.

Dari perbedaan kuantitas modal setor tersebut, tiap tiap perusahaan punyai cost yang berlainan dalam proses pengurusan syarat pendirian PT.

Selain kuantitas modal, aspek lain yang bakal merubah pembiayaan jasa pembuatan PT adalah pas penyelesaiannya. Semakin cepat diproses jadi besar pula harga yang ditawarkan.

Sebagai contoh, PT dengan modal setor minimum bakal perlu proses pengurusan selama 38 hari kerja dengan cost kurang lebih Rp8-9,5 juta. Apabila mereka menghendaki mempercepat proses penyelesaiannya jadi 22 hari kerja, mereka bakal dikenakan cost merasa dari Rp10,5 juta.

Sementara untuk PT dengan modal besar di atas Rp10 miliar, proses pengurusan selama 38 hari kerja bakal perlu dana kurang lebih Rp10-11,5 juta. Pengurusan pendirian PT dalam pas yang lebih cepat, yakni selama 22 hari kerja, umumnya bakal dikenakan cost merasa dari Rp12,5 juta.

Jasa Pendirian PT

Sejumlah jasa pendirian PT umumnya juga sedia kan sarana pembuatan CV, dengan beberapa ketentuan.

Mengacu pada definisinya, CV atau Commanditaire Vennootschap merupakan badan bisnis yang didirikan oleh 2 orang atau lebih yang terdiri dari sekutu aktif (menjalankan usaha) dan sekutu pasif (memberikan modal).

Sebuah badan bisnis yang berwujud CV punyai hak yang serupa layaknya PT dalam melaksanakan kesibukan usaha, seandainya menggerakkan kemitraan dengan swasta dan pemerintah lewat proses tender.

Akan tetapi keliru satu pembeda pada PT dan CV yakni kuantitas tanggungan pajaknya. Jumlah yang kudu dilaksanakan pemilik CV tidaklah sebesar pajak yang dibayar PT.

Selain kasus kuantitas tanggungan pajak, pendirian CV juga cukup menarik perhatian gara-gara cost yang diperlukan relatif lebih murah dibandingkan pembuatan PT.

Sebuah CV juga tidak perlu proses pengesahan sebagai badan hukum sampai ke Menteri Kehakiman. Terpenting, CV kudu didaftarkan pada pengadilan negeri setempat.

Berikut beberapa beberapa syarat pendirian CV yang mampu Anda siapkan:

-Membuat kesepakatan di pada para pihak yang bakal membentuk CV
-Menyiapkan tanda bukti identitas, berwujud KTP, dari pihak-pihak yang telah bersepakat membentuk CV
-Menentukan pilihan nama yang bakal digunakan oleh CV
-Menentukan daerah dan kedudukan (lokasi bangunan gedung/kantor) CV
-Menentukan pihak yang bertanggung jawab sebagai bagian aktif dan pihak yang bertanggungjawab sebagai bagian pasif
-Menentukan maksud dan tujuan yang khusus dari pendirian CV, layaknya pemilihan bidang bisnis perdagangan, bidang bisnis jasa konstruksi, bidang bisnis percetakan, bidang bisnis industri, bidang bisnis jasa periklanan, dan sebagainya.

Selain 6 beberapa syarat di atas, proses pendirian CV juga kudu menyimak sejumlah prosedur kelengkapan dokumen, di antaranya:

-Fotokopi KTP dan NPWP para pendiri (minimal 2 orang pendiri)
-Pas Foto dengan ukuran 3×4 dan 4×6 berlatar belakang merah, masing-masing sebanyak 4 lembar
-Fotokopi kartu keluarga pendiri
-Fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebagai lokasi bangunan gedung/kantor dari CV terdaftar
-Surat pengakuan dari RT/RW setempat perihal domisili gedung/kantor
-Fotokopi bukti kepemilikan atau pemanfaatan daerah usaha
-Nama CV sebanyak 3 buah, yang terdiri dari 3 kata dalam bhs Indonesia
-Stempel CV
-Menentukan bidang bisnis CV
-Pendaftaran ke notaris untuk mendapatkan akta perihal pendirian CV
-Pengesahan dari Pengadilan Negeri setempat
-Tersedianya banyak variasi penawaran jasa pembuatan PT menjanjikan kemudahan tersendiri bagi pemilik bisnis untuk mendapatkan legalitas bisnisnya.

Pemilihan jasa pembuatan PT paling baik mampu dilaksanakan dengan lihat reputasi, portofolio, serta testimoni dari sarana yang ditawarkan.

Sebagai bagian pendukung dari beberapa syarat pemilihan jasa pembuatan PT, kebolehan penyedia jasa untuk beradaptasi dengan tren bakal lebih relevan kalau Anda telah mengetahui ketentuan-ketentuan berarti yang kudu dipenuhi untuk mendirikan PT.

Misalnya ketetapan yang mengacu pada dasar hukum layaknya persyaratan, prosedur, serta skema pembiayaannya.

Kecermatan dalam mengetahui berbagai ketetapan hukum sebagai beberapa syarat pendirian PT, juga bakal menahan Anda menghadapi kendala-kendala khusus dari keterbatasan yang dimiliki jasa pembuatan PT.

Dengan demikian, segala perangkat ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah mampu lebih mudah disesuaikan tanpa risiko kerugian yang besar.

Penyesuaian selanjutnya merupakan cara efektif untuk mengawali kontribusi pada penyerapan tenaga kerja, serta membantu iklim investasi positif bagi makroekonomi.